Apakah kebijakan impor beras tahun ini karena intervensi mafia beras?

Saat ini pembangunan di bidang pertanian sangat gencar gunanya untuk menggenjot produksi agar kebutuhan pangan terutama beras masyarakat Indonesia bisa terpenuhi, pembangunan itu meliputi  pembangunan waduk, cetak sawah baru hingga membangun food estate saat ini.

Banyaknya alokasi dana untuk pertanian dan hasil positif yang dicetak tahun lalu membuat masyarakat bertanya-tanya hasil dari pembangunan tersebut terhadap sisi produksi pangan dimana letak keberhasilannya, sehingga pemerintah berencana melakukan impor beras 1 juta ton dalam waktu dekat ini. Alokasi tersebut terbagi menjadi dua, dengan masing-masing 500.000 ton untuk
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton digunakan sesuai kebutuhan Bulog., bahkan jadwalnya sudah ditentukan.

Rencana impor beras ini memunculkan spekulasi beberapa pihak jangan sampai kebijakan ini dipengaruhi oleh mafia beras atau mafia pangan. walaupun alasan utama pemerintah adalah untuk memastikan ketersediaan pangan saat puasa dan Lebaran terjaga dan agar tidak terjadi lonjakan harga.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Nasional Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin mengatakan, pemerintah harus mewaspadai mafia pangan terkait kebijakan impor tersebut. Dirinya curiga jika kebijakan perberasan Tanah Air telah dikontrol oleh mafia pangan.

“Saya curiga kebijakan perberasan kita telah dikontrol oleh mafia pangan. Sebab seluruh energi dan kerja keras pemerintah menggenjot produksi bahkan inovasi pertanian lainnya seolah hilang ketika setiap tahun jutaan ton beras harus diimpor. Sama ketika kebijakan membangun waduk, cetak sawah, kartu tani belum dirilis,” ujar Iwan dalam keterangannya, Minggu (7/3/2021).

Iwan menambahkan, saat ini petani sedang memasuki panen raya musim panen. Menurutnya, langkah importasi pangan mengulang soal lama dan harga jual hasil panen di tingkat petani

“Alasan importasi beras 1 juta ton kembali mengulang kecurigaan bahwa data-data hasil panen, stok beras di gudang bulog, dan laporan produksi gabah kita tidak pernah akurat dan selalu menguntungkan importir pangan,” kata dia.

.”Sebaiknya presiden memanggil para menteri untuk mengevaluasi kebijakan ini. Apalagi timingnya sedang panen raya,” ucapnya.

Berikut data dan fakta mengenai rencana impor beras pemerintah 1 juta ton tahun 2021 selengkapnya bisa dibaca disini