Pejuang Pangan Informasi terupdate terkait dunia pertanian
Rencana pemerintah untuk impor beras sebanyak 1 juta ton yang rencananya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, memunculkan reaksi dari berbagai pihak, yang sebelumnya Profesor Muhammad Firdaus salah satu Guru Besar IPB, berpendapat kebijakan impor satu juta beras dalam memenuhi cadangan beras nasional agar dapat dipertimbangkan kembali. Menurutnya kebijakan itu harus dipikir matang-matang mengingat saat ini para petani tengah menghadapi musim panen puncak yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan.
Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) menilai tahun ini impor beras tidak perlu dilakukan. Menurut Ketua Umum AB2TI Dwi Andreas, impor beras tidak diperlukan karena menurutnya produksi beras akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Dia juga menyebut adanya la nina akan membuat pertanaman beras tahun ini tak menghadapi masalah. “Tahun 2021 ini tidak perlu impor beras karena stok memadai dan produksi naik.
Lalu alasannya apa untuk mengimpor beras,” ujar Dwi dikutip dari Kontan. Menurut Dwi, impor yang tak perlu ini pun melihat produksi dan luas tanam padi meningkat signifikan. Bahkan, menurutnya, bila produksi beras tahun ini sama dengan tahun lalu, pasokan akan tetap memenuhi kebutuhan, mengingat tahun lalu tidak ada impor yang dilakukan.
“Sekarang produksi naik, kok malah impor. Itu logikanya dimana,” kata Dwi.
Badan Pusat Statistik (BPS) pun telah mengumumkan bahwa pada Januari-April tahun ini potensi luas panen Januari-April di
tahun ini akan sekitar 4,86 juta ha, meningkat 26,53 persen dari luas panen Januari-April 2020. Sementara, produksi beras akan mencapai 14,54 juta ton, meningkat 26,84 persen dibandingkan produksi beras di Januari-April 2020. Lebih lanjut, Dwi meminta agar wacana impor beras tersebut dipertimbangkan kembali dan tak diputuskan saat ini. Menurutnya, wacana dan keputusan impor tersebut sebaiknya ditetapkan di setelah Juli, karena produksi beras pada saat tersebut sudah lebih pasti. Baca juga: Jokowi Pernah Janji Setop Impor Daging Sapi, Apa Kabarnya Kini? “Kalau sekarang ini wacana impor beras ini
dimunculkan.
Kasihan petani karena harga gabah bulan februari itu sudah drop jauh,” terang Dwi. Dwi mengatakan, adanya wacana impor beras akan memberikan efek psikologis kepada pasar. Inilah yang menyebabkan harga di tingkat usaha tani semakin jatuh. Padahal, pada Februari pun harga gabah kering panen (GKP) di sentra produksi sudah mencapai Rp 3.995 per kg, turun dari Januari yang sebesar Rp 4.600 per kg. Harga ini diperkirakan akan turun lebih rendah pada Maret-April mengingat adanya panen raya. “Harga gabah tu sudah jauh di bawah biaya produksi, biaya produksi berdasarkan survei kami tahun 2019 itu sudah Rp 4.523. Jadi tidak bijak wacana impor disampaikan saat ini,” kata dia.
Bukan itu saja bahkan anggota Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menolak rencana pemerintah yang akan meingimpor 1 juta ton beras pada tahun 2021 ini. Menurutnya, ada beberapa keanehan pada rencana impor beras ini, di antaranya stok dalam negeri yang tinggi, dan alasan penambahan cadangan karena kekhawatiran kondisi terburuk.
“Kebijakan beras ini selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor. Alasan dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri. Di sisi lain pemerintah selalu mengatakan hasil tanam tahun ini membaik. Tapi impor kok jalan terus?” ujar Akmal dalam siaran persnya.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mendesak pemerintah agar tidak terus melakukan sandiwara pada persoalan impor beras ini. Dikatakannya, tahun lalu pemerintah melakukan kebijakan sunyi impor beras, dimana tiba-tiba ada impor tanpa pembahasan dan penjelasan.
“Kemudian, masa sekarang, dimana produksi pada Januari-April tahun ini sebanyak 23,78 juta ton gabah kering giling dan pada masa yang sama tahun lalu 19,99 juta ton, yang berarti kemampuan dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Seharusnya pemerintah menahan dulu impor beras,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan kondisi akhir tahun lalu yang diperkirakan ada surplus 2,5 juta-8,5 juta ton beras. Akmal menyampaikan, seharusnya surplus ini dapat dioptimalkan sampai beberapa bulan ke depan sambil menunggu masa panen berikutnya, karena saat ini areal tanam sedang meluas akibat curah hujan
yang cukup merata.
“Kami Fraksi PKS sangat menolak terhadap kebijakan impor beras 1 juta ton ini bila tanpa ada alasan yang meyakinkan. Bukannya anti impor, tapi kalau impor ini malah menyengsarakan petani yang sekaligus menguntungkan para pemburu rente sunggu sangat keterlaluan. Jangan lagi pemerintah melakukan kebijakan yang malah merugikan petani dalam negeri,” tegas Akmal.
Alasan Akmal kenapa beras ini jangan terlalu banyak disimpan dalam waktu yang lama, karena daya tahan beras ini hanya mampu bertahan enam bulan saja dengan sistem logistik yang ada. Kemasan yang tidak kedap akan mengurangi kualitas gizi dan masuknya organisme yang merusak kualitas beras.
“Pemerintah perlu berkomitmen agar memperbaiki kebijakan impor ini agar tidak menyakiti petani pada khususnya, dan menyakiti rakyat Indonesia pada umumnya,” tutup legislator dapil Sulawesi Selatan II itu.
Sumber berita :
https://money.kompas.com/read/2021/03/06/063126026/ini-dalih-pemerintah-terpaksa-impor-beras-1-juta-ton?
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32030/t/Andi+Akmal+Pasluddin+Tolak+Rencana+Pemerintah+Impor+Beras+1+Juta+Ton+di+2021
